1. Berdirinya Komisi Kepolisian Nasional dilatar belakangi adanya
tuntutan dari masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good
governance). Serta untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak
anggota masyarakat dari aparatur Negara khususnya POLRI yang tidak
sesuai dengan kewajiban hukumnya.
2. Kedudukan Komisi Kepolisian Nasional menurut UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Jo Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2005 adalah sebagai Komisi Negara Eksekutif yang mana berfungsi membantu Presiden dalam melakukan pengawasan terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni menentukan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memberi pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian KaPOLRI. Komisi Kepolisian Nasional juga memiliki wewenang untuk mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara RI, pengembangan sumberdaya manusia Kepolisian Negara RI, dan memberikan saran dan pertimbangan lain dalam upaya mewujudkan Kepolisian Negara RI yang professional dan mandiri, serta menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja Kepolisian Negara RI dan kemudian menyampaikanya kepada Presiden.
3. Secara posisi kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional memiliki kemiripan denganWilayah al-H{sbah yakni Komisi Kepolisian Nasional merupakan komisi negara dalam kekuasaan pemerintahan (eksekutif), sedangkan Wilayah al-Hisbah merupakan lembaga peradilan yang juga dalam kekuasaan Khalifah. Kemudian dibentuknya Komisi Kepolisian Nasional juga sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam fiqh siyasah. Yakni al-amr bi al-ma’ruf wa al-nahy ‘an al-munkar untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum dan memperkecil terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi manusia, seperti fungsi yang dimiliki Wilayah al- Hisbah.
B. Saran
Dari temuan-temuan tentang kedudukan Komisi Kepolisian Nasional dan setelah dianalisis, maka ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan, yaitu:
1. Keberadaan Komisi Kepolisian Nasional menurut UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Jo Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2005 hendaknya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia sehingga semakin kuat landasan hukumnya.
2. Sesegera mungkin membentuk Komisi Kepolisian Nasional daerah merata di seluruh wilayah Indonesia, agar masyarakat dapat mudah dan cepat melakukan pengaduan.
3. Sebagai pengawas Kepolisian hendaknya Komisi Kepolisian Nasional diberi kewenangan yang lebih, seperti halnya berwenang melakukan investigasi terhadap semua kasus yang berhubungan dengan Kepolisian Negara RI sebagaimana fungsinya membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara RI.
2. Kedudukan Komisi Kepolisian Nasional menurut UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Jo Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2005 adalah sebagai Komisi Negara Eksekutif yang mana berfungsi membantu Presiden dalam melakukan pengawasan terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni menentukan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memberi pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian KaPOLRI. Komisi Kepolisian Nasional juga memiliki wewenang untuk mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara RI, pengembangan sumberdaya manusia Kepolisian Negara RI, dan memberikan saran dan pertimbangan lain dalam upaya mewujudkan Kepolisian Negara RI yang professional dan mandiri, serta menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja Kepolisian Negara RI dan kemudian menyampaikanya kepada Presiden.
3. Secara posisi kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional memiliki kemiripan denganWilayah al-H{sbah yakni Komisi Kepolisian Nasional merupakan komisi negara dalam kekuasaan pemerintahan (eksekutif), sedangkan Wilayah al-Hisbah merupakan lembaga peradilan yang juga dalam kekuasaan Khalifah. Kemudian dibentuknya Komisi Kepolisian Nasional juga sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam fiqh siyasah. Yakni al-amr bi al-ma’ruf wa al-nahy ‘an al-munkar untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum dan memperkecil terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi manusia, seperti fungsi yang dimiliki Wilayah al- Hisbah.
B. Saran
Dari temuan-temuan tentang kedudukan Komisi Kepolisian Nasional dan setelah dianalisis, maka ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan, yaitu:
1. Keberadaan Komisi Kepolisian Nasional menurut UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Jo Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2005 hendaknya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia sehingga semakin kuat landasan hukumnya.
2. Sesegera mungkin membentuk Komisi Kepolisian Nasional daerah merata di seluruh wilayah Indonesia, agar masyarakat dapat mudah dan cepat melakukan pengaduan.
3. Sebagai pengawas Kepolisian hendaknya Komisi Kepolisian Nasional diberi kewenangan yang lebih, seperti halnya berwenang melakukan investigasi terhadap semua kasus yang berhubungan dengan Kepolisian Negara RI sebagaimana fungsinya membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara RI.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar